Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Sistem Pemeriksaan Keuangan di Sumbawa Barat.
Menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang digunakan oleh pemerintah benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah melalui sistem pemeriksaan keuangan yang baik dan terintegrasi.
Di Sumbawa Barat, upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pemeriksaan keuangan telah menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dengan adanya sistem pemeriksaan keuangan yang kuat, diharapkan dapat meminimalisir risiko terjadinya penyelewengan dan korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Bupati Sumbawa Barat, Drs. H. Mahyeldi Ansharullah, menjaga transparansi dan akuntabilitas merupakan kewajiban moral bagi setiap pejabat publik. Beliau mengatakan, “Kita harus memberikan yang terbaik bagi masyarakat, dan itu hanya dapat dicapai melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.”
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, sistem pemeriksaan keuangan yang kuat dan transparan dapat menjadi alat untuk mencegah terjadinya korupsi. Beliau menekankan pentingnya peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga pemeriksa keuangan daerah dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah.
Dalam konteks Sumbawa Barat, sistem pemeriksaan keuangan yang baik juga dapat membantu meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efisien dan efektif. Dengan adanya pemeriksaan keuangan yang terus-menerus, potensi penyalahgunaan dana publik dapat diminimalisir.
Dengan demikian, menjaga transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pemeriksaan keuangan di Sumbawa Barat bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan investasi bagi masa depan yang lebih baik bagi masyarakat daerah tersebut. Dengan kerja keras dan komitmen yang kuat, diharapkan Sumbawa Barat dapat terus menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.