Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik di Sumbawa Barat: Sebuah Tinjauan Audit

Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Sumbawa Barat menjadi sorotan penting dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan yang baik. Sebuah tinjauan audit menjadi instrumen yang penting dalam menilai sejauh mana efektivitas pengelolaan keuangan publik di daerah tersebut.

Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, transparansi dan akuntabilitas keuangan publik merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan dana publik digunakan secara efisien dan efektif. “Tanpa transparansi dan akuntabilitas, risiko penyalahgunaan dana publik akan semakin tinggi,” ujarnya.

Tinjauan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi NTB menunjukkan beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya adalah masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik di Sumbawa Barat.

Kepala BPK Provinsi NTB, Irwan Setiawan, mengatakan bahwa upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik harus dilakukan secara berkelanjutan. “Kami berkomitmen untuk terus melakukan audit secara berkala guna memastikan pengelolaan keuangan publik di Sumbawa Barat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dalam tinjauan audit yang dilakukan, ditemukan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaporan keuangan publik di Sumbawa Barat. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih transparan dan akurat.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Sumbawa Barat, Drs. H. Mahyeldi Ansharullah, menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di daerah tersebut. “Kami akan terus berupaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan publik agar lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Dengan adanya tinjauan audit yang dilakukan secara berkala, diharapkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Sumbawa Barat dapat terus ditingkatkan. Hal ini akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa dana publik dikelola dengan baik dan bertanggung jawab.